PENGHARGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERBAIK

Stakeholders Gathering 2017 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa malam (14/3) menjadi momen penting bagi Banyuwangi. Kabupaten ini memperoleh predikat terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik. Wujud apresiasi tersebut diberikan Kemenkeu berdasarkan kemampuan Banyuwangi dalam mewujudkan pengelolaan APBD untuk menunjang program-program pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan di Banyuwangi telah dinilai transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berlangsung di Aula Dhanapala Kemenkeu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menkeu Sri Mulyani. Menurut beliau, hal ini akan memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kinerja birokrasinya. Efektifitas kinerja ini juga menjadi tolok ukur hasil pembangunan daerah di samping pembiayaan APBD yang maksimal dan tepat sasaran. “Jadi APBD ini bukan soal sistem yang bersifat hukum administrasi keuangan negara saja,” kata Anas.

Sebagai kabupaten pertama di Jawa Timur yang menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014, Banyuwangi telah memanfaatkan teknologi informasi dalam tahap-tahap pengelolaan keuangannya mulai dari tingkat kabupaten hingga desa . Bahkan di tingkat desa, e-village budgeting dan e-monitoring system telah diberlalukan. Harapannya, agar perencanaan, tata kelola dan evaluasi keuangan daerah dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan pemeriksaaan keuangan, e-audit telah diterapkan di Banyuwangi sehingga memudahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan. Banyuwangi juga menerima nilai A satu-satunya di Indonesia dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Pada Stakeholders Gathering Award tersebut, penghargaan Daerah Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik juga diraih oleh Kota Surabaya dan D.I. Yogyakarta. Tamu yang hadir terdiri dari para pimpinan dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, media, asosiasi industri, akademisi, pengamat ekonomi dan perwakilan Wajib Pajak besar. Acara ini diharapkan agar sinergitas antara Kemenkeu dan para pemangku kepentingan (stakeholders) terus dapat dilanjutkan di waktu-waktu yang akan datang. (bpkad/ki)